_Oleh ; Burhanuddin Muhtadi_
BAGI yang tekun mengamati perilaku politik keagamaan Nahdlatul Ulama, dinamika yang terjadi selama Muktamar ke-33 di Jombang, yang dipicu oleh kontroversi sistem pemilihan rais am melalui ahlul halli wal aqdi (AHWA), bukanlah suatu drama yang mengejutkan. Alasannya sederhana: NU adalah "drama" itu sendiri. NU tanpa drama dan dinamika bukanlah NU yang kita kenal selama ini. Itu sebabnya, selalu ada element of surprise, baik kejutan kecil maupun besar, yang mewarnai perjalanan panjang NU.
NU sulit diringkus dalam satu definisi yang konklusif. Ia juga susah dijelaskan melalui formula yang rigid, kaku, atau tunggal. Logo NU yang menggambarkan tali bumi yang longgar menyimbolkan karakter NU yang inklusif dan menampung keberagaman pemikiran dan cara pandang. Dari rahim NU, lahir banyak ulama atau pemikir yang memiliki spektrum warna-warni, dari yang liberal-pluralis hingga konservatif-islamis.
Secara politik, konsistensi NU justru terletak pada inkonsistensinya. Inilah eksotisme NU yang kadang menampilkan wajah ambigu. Saya lebih suka menyebutnya sebagai "kekecualian" atau exceptionalism. Jejak ambiguitas NU terlihat dalam banyak hal. Relasi NU dengan negara, misalnya, tidak pernah ajek. Pada masa Orde Lama, NU begitu mesra dengan Sukarno dan menganugerahinya gelar "waliyul amri dhoruri bissyaukah".
Sikap NU berubah drastis pada masa konsolidasi awal Orde Baru. Ia tampil sebagai pengkritik paling vokal kebijakan pemerintah. Nakamura (1981), dalam paper-nya yang berjudul The Radical Transformation of Nahdlatul Ulama in Indonesia, menyebut perilaku politik NU pada 1970-an melawan arus dari kecenderungan umum relasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah. Demikian pula pada akhir Orde Baru. Saat Soeharto mendekati kelompok Islam (modernis), NU di bawah Gus Dur emoh menyambutnya.
Dan NU selalu punya alasan yang dibungkus dalam doktrin keagamaan yang membenarkan manuver zigzagnya. Pengamat yang tidak paham NU gampang mengobral tuduhan bahwa NU memiliki karakter oportunistik dan terjangkit short-termism, sebuah perilaku yang memuliakan tujuan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Tapi bukan NU jika tak punya argumen teologis untuk menolak tudingan itu. Apa yang disebut pihak lain sebagai pendekatan akomodatif dan pragmatis khas NU sebenarnya punya akar dari tradisi Sunni yang disebut political quietism (pasif) yang biasanya diramu dalam kaidah ushul fiqh: dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih (menghindarkan keburukan jauh lebih diutamakan daripada meraih kebaikan). Tertib sosial menempati posisi penting dalam pengambilan keputusan di NU.
Karakter politik NU yang liat dan elastis ini berbeda 180 derajat dengan watak politik Islam modernis yang menekankan pada kepastian, konsistensi, dan tanpa kompromi ketika berkaitan dengan apa yang mereka pahami dari Al-Quran dan Hadis. Karena itu, sejarah Islam modernis di Indonesia selalu mudah ditebak, tidak sedinamis Islam tradisionalis. Gaya politik Masyumi, misalnya, terlalu mudah dibaca. Tradisi politik NU tidak melulu mengikuti textbook. Meminjam analogi Robin Bush (1999), NU pintar bermain dansa sehingga susah dijerat atau dipaku pada posisi tertentu. NU bebas berinteraksi dengan negara tanpa harus membuat komitmen permanen yang justru membelenggu dirinya. Inilah mekanisme pertahanan (defense mechanism) ala NU yang membuat ormas ini bertahan hidup dan berkembang menjadi jemaah Islam dengan pengikut terbesar se-Indonesia, bahkan mungkin dunia.
Bahkan, dalam metode penentuan awal dan akhir Ramadan, NU berpatokan pada metode yang "tak pasti". Berbeda dengan Muhammadiyah yang mengunggulkan kepastian melalui metode hisab, NU setia pada rukyat. Melalui hisab, Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari mematok kapan puasa dimulai dan kapan Idul Fitri. NU sebaliknya merayakan ketidakpastian melalui rukyat. Bagi NU, peristiwa agama selalu punya dimensi. Klimaks-antiklimaks dan momentum menjadi penting dal
